WAKAPOLDA PAPUA BERIKAN ORASI ILMIAH TENTANG PEMOLISIAN DI ERA NEW NORMAL STUDI KASUS BINMAS NOKEN PADA WISUDA SARJANA ILMU KEPOLISIAN

JAYAPURA- Pada hari Rabu tanggal 8 September 2021, Wakapolda Papua Brigjen Pol Dr. Eko Rudi Sudarto, S.I.K., M.Si memberikan orasi ilmiah pada Wisuda Sarjana Ilmu Kepolisian Program Pendidikan Strata Satu (S1) angkatan ke-78/WPG, serta program pendidikan Pascasarjana (S2) dan S3 Tahun 2021.

Kegiatan tersebut digelar di Mutiara Auditorium PTIK Jakarta, yang dihadiri oleh Kalemdiklat Polri, Ketua STIK/PTIK, pejabat di lingkungan STIK/PTIK, Para Guru dan Gadik STIK/PTIK serta tamu undangan.

  • 8404eb89-f73c-4e23-a0ea-80c293c71a7c
  • 2892917c-6e7b-4e22-97f6-3b9d948c4d9c
  • 312ed020-584b-4514-bfc2-58214f7ccbb3
  • 5ee05103-771f-4961-940c-6606e429855e
  • 1fc39a19-b6a0-471a-8ff4-77f8c49dc7f8
  • 16c27275-4113-4501-8de9-382d78eb6483

Orasi ilmiah pada Wisuda Program Sarjana Angkatan ke – 78/Widya Pesat Gatra, Program Magister Angkatan ke – 9 dan Program Dokter Angkatan ke – 1 s.d 4 tahun 2021 STIK dalam rangka “Pemolisian di Era Pandemi Covid – 19 guna mendukung pemulihan ekonomi nasional menuju Indonesia maju” dipimpin langsung oleh Kalemdiklat Polri.

Wakapolda Papua selaku orator memberikan Orasi Ilmiah tentang “Pemolisian Di Era New Normal Studi Kasus Binmas Noken. Dalam kesempatan-nya, Wakapolda Papua mengatakan, secara khusus mengucapkan selamat dan turut berbahagia kepada para wisudawan serta Secara pribadi, saya senantiasa berdoa bahwa struktur STIK/PTIK sebagai center of excellence, penjaga marwah Pendidikan Polri, terus menempa dan menghasilkan agensi dengan kapital budaya unggul, memiliki pengetahuan dan wawasan dilandasi etika moral Tribrata dan Catur Prasetya.

Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi pengalaman, pemahaman empirik dan konsep pemikiran tentang soft approach policing yang dilakukan di tanah Papua, dengan judul “Pemolisian Di Era New Normal: Studi Kasus Binmas Noken di Papua”.

Covid-19 yang melanda dunia dilaporkan pertama kali pada 31 Desember 2019 lalu, hingga kini sekitar 4,5 juta jiwa meninggal dan tidak ada satu negara-pun yang siap berhadapan dengannya. itulah yang diungkapkan Fareed Zakaria (2021), seorang jurnalis dan pemikir global dalam bukunya Ten Lessons for a Post-Pandemic World (Sepuluh Pelajaran Untuk Dunia Pasca Pandemic).

Pandemi telah menyadarkan kita, tentang betapa pentingnya sains (teknologi) dalam memandu pembuatan kebijakan dan nilai-nilai kejujuran serta pemerintahan yang efektif dan efisien. Laksmono (2013) menyatakan bahwa pembangunan di Papua memiliki dimensi yang berbeda dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia yang mana upaya membangun kehidupan baru di Papua merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat Indonesia.

Papua merupakan sebuah arena tata ruang (Landscape) yang menjadi perhatian dunia karena masalah-masalah pelanggaran HAM (Hak Azazi Manusia) dan dinamisnya berbagai permasalahan sosial-politik. Selain beragam, kekhasan bumi Papua dipenuhi oleh sejuta pesona etnoghraphi, baik kebudayaan tradisionalnya maupun kekayaan alam yang tidak ternilai harganya. Papua adalah misteri alam, berupa “surga kecil yang jatuh ke bumi”.

Inpres No. 9 tahun 2020 merupakan desain baru dan rencana aksi Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam semangat transformasi otonomi khusus. Polri sebagai salah satu alat negara sesuai dengan tugasnya mengawal kebijakan pemerintah sesuai dengan pasal 34 Inpres Nomor 9/2020, yang esensinya adalah tugas pokok Polri (Polda Papua pada konteks ini), yaitu; Public Order And Maintenance, Soft Approach Policing dan Law Enforcement.

Pendekatan humanis (Soft approach policing) yang diemban Polri diatur dalam pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri yang menyebutkan bahwa salah satu fungsi Kepolisian adalah fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain Inpres No. 9 tahun 2020, Presiden Joko Widodo juga menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua Dan Papua Barat.

Kebijakan Presisi sebagai jargon dari konsep Predictive policing menuntut tren penggunaan teknologi digital. Dimana pandemi membuat manusia terus kreatif untuk bisa tetap produktif dengan memanfaatkan tren teknologi komunikasi dan informasi.

Kegiatan operasi Binmas Noken Polri sejalan dengan Inpres No. 9/2020 dan Keppres No. 20/2020 tersebut. Hal ini ditegaskan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, Msi dengan kebijakan PRESISI mengurai dan memperhatikan secara detail dan khusus tentang berbagai dinamika permasalahan berikut langkah operasional Polri di Papua.

Melalui kolaborasi, sinergitas dan kerjasama antar lembaga, Binmas Noken mendorong pekerjaan untuk mengembangkan potensi, kreativitas, dan motivasi masyarakat. Polda Papua dengan konsep pendekatan humanis (soft approach policing) melalui program Binmas Noken yang sudah dilaksanakan di wilayah Pegunungan Tengah Papua selama ini menjadi konsep Kampung Noken dengan mengandeng pemerintah daerah di masing-masing kabupaten.

Dengan diksi Kampung Noken, maka masyarakat dalam wilayah kampung tersebut diharapkan dapat mandiri mengatasi berbagai permasalahan yang timbul, baik dibidang keamanan, bidang kesehatan, bidang kesejahteraan serta ketahanan pangan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Sasaran akhirnya adalah masyarakat produktif dengan berbagai aktifitas pemenuhan kesejahteraan sehingga tidak lagi berfikir membangun ideologi yang berlawanan dengan NKRI.

Keseluruhan konsep operasionalisasi Binmas Noken tersebut kini telah dikembangkan dan dijalankan oleh seluruh jajaran di Polda Papua, tentu saja dengan tetap menerapkan norma baru kehiduapan di masa pandemi. Karena Binmas Noken menjadi fasilitas sebagai jembatan bagi Polda Papua dalam mendukung Pemerintah Daerah bagi terselenggaranya dan suksesnya pembangunan di Papua.

Binmas Noken Polri telah membuka jalan dan memulai pendekatan kolaborasi, strategis dan integrasi sesama aparatur Pemerintah, stakeholders dan counterparts serta pendekatan tulus kepada masyarakat. Karenanya Pemerintahan yang berkualitas dan efektif (extra ordinary) sangat diperlukan dalam pembangunan seutuhnya di Papua (not business as usual). Binmas Noken tidak boleh berjalan sendiri dalam menciptakan local champion atau local hero.

Pada akhirnya, di tengah pandemi covid-19 yang masih berlangsung ini, Binmas Noken di Papua menjadi fasilitas efektif Polri dalam misi universal, “Salus Populi Suprema Lex Esto”, sebagaimana diucapkan oleh Cicero’s De Legibus pada tahun 1737, di Italia yang bermakna “Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi.”

Dengan demikian, Polri harus bersepakat untuk memahami sifat peradaban dunia pasca-pandemi. Kita, agen/si dan struktur dituntut mempersiapkan berbagai kemungkinan dan konsekuensi yang pasti timbul dari sebuah perubahan di segala sektor, baik keamanan, politik, sosial, budaya, ekonomi dan teknologi informasi.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *