Transformasi   Polisi  ber-Noken: Dulu, Kini dan Nanti – untuk Papua

 

Transformasi Polisi ber-Noken Dulu, Kini dan Nanti - untuk Papua
41 downloads 1.0 Admin Binmas Noken 13-07-2021 7:47

 

Transformasi   Polisi  ber-Noken: Dulu, Kini dan Nanti – untuk Papua1Tulisan ini dibuat bersama tim (unsur pejabat pada level Wakil di Jajaran Pejabat Utama Polda Papua) dan disajikan sebagai konsep keberlangsungan Operasional Binmas Noken Polri periode Juli 2021, di Jayapura, 7 Juli 2021.

Oleh:

Eko SUDARTO2Praktisi Kajian Ilmu Kepolisian dan saat ini menjabat sebagai Wakapolda Papua.

 

Polisi Binmas Noken, pada Operasi Nemangkawi menjadi salah satu gagasan yang dikedepankan untuk menjadi tempat bagi masyarakat dalam menampung keluh kesah dan persoalan untuk dipecahkan bersama di tengah keberagaman suku, adat dan budaya Papua”.

(Listyo Sigit Prabowo: 2021)

 

1. Pendekatan Polri dalam Harmoni Papua

Upaya pembangunan di Papua adalah tanggung jawab bersama, baik pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat Indonesia. Laksmono (2013) menyatakan bahwa pembangunan di Papua memiliki dimensi yang berbeda dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia3Bambang Shergi Laksmono, 2013. Harmonisasi Tujuan Pembangunan di Papua, Makalah Universitas Indonesia.. Pembangunan dalam hal ini harus mampu mengurangi kesenjangan, memberikan dampak redistribusi horizontal dan juga secara vertikal.

Menurut Walter A. Friedlander (1961) bahwa: Social welfare is the organized system of social services and institutions, designed to aid individuals and groups to attain satisfying standards of life and health. Dapat diterjemahkan bahwa, kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari usaha-usaha sosial dan lembaga-lembaga yang ditujukan untuk membantu individu maupun kelompok dalam mencapai standar hidup dan kesehatan yang memuaskan. Dan untuk mencapai relasi perorangan (relasi pribadi) maupun relasi sosial, mereka mengembangkan kemampuan-kemampuan secara penuh serta mempertinggi kesejahteraan, selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakat4Friedlander, Walter.Pengantar Kesejahteraan Sosial Jakarta:  Gema Insani Press, 1961..

Potensi sumber daya alam di tanah Papua sangatlah besar dan kaya. Jika negara tidak dapat menggunakannya untuk kesejahteraan masyarakat luas, khususnya rakyat Papua, maka dapat dikatakan sebagai bangsa yang gagal (failed nation) dan harus menghadapi arus pergerakan politik anti pemerintah yang semakin meningkat. Sementara itu, ditengah tekanan dan keinginan untuk terus dan tetap maju berkarya, Pemerintahan di Papua dihadapkan birokrasi yang belum siap menjalankan peran-peran pemerintah dan pembangunan dengan baik. Analisis penelitian LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) yang dipimpin Widjojo Muridan S. (2008) dalam “Papua Roadmap”: Negotiating the Past, Improving the Present, and Securing the Future5Widjojo Muridan S, 2008. Papua Roadmap: Negotiating the Past, Improving the Present, and Securing the Future. menyebutkan bahwa terdapat 4 (empat) faktor penyebab konflik serta penyebab utama kegagalan pembangunan di Papua. Pertama, persoalan marjinalisasi serta perlakuan diskriminatif terhadap Orang Asli Papua (OAP) akibat pembangunan ekonomi, konflik politik, dan migrasi massal (transmigrasi) ke Papua sejak 1970. Kedua, pemerintah gagal melakukan konsolidasi pembangunan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Ketiga, pelurusan sejarah serta pengakuan terhadap identitas politik orang Papua. Keempat, tanggung jawab moral pemerintah atas kekerasan di masa lampau terhadap warga negara Indonesia di Papua (HAM).

Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2020 di Papua sebesar 60,44. Angka ini menurun sebesar 0,40 poin dari tahun sebelumnya. Dan Papua masih berada di peringkat terendah dari provinsi lain di Indonesia. Kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat Papua meningkat. Tetapi pemenuhan kebutuhan hidup menurun6https://papua.bps.go.id/pressrelease/2020/12/15/495/indeks–pembangunan- manusia–ipm–provinsi-papua-tahun-2020.. Hal ini membuktikan bahwa perlu strategi yang sesuai dengan konteks permasalahan yang terjadi di Provinsi Papua untuk mengejar ketertinggalan dan meningkatkan pembangunan manusia melalui pendekatan kesejahteraan.

Pembangunan Papua yang dirasakan masih terbangkalai dimasa lalu, pada pemerintahan Presiden Jokowi Widodo berusaha ditingkatkan dengan memberikan bobot-bobot pembangunan yang lebih substansial dengan memberi harapan baru. Bentuk keseriusan pemerintahan Jokowi dalam pembangunan di Papua tertuang dalam Inpres No. 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Instruksi Presiden ini dibuat untuk menetapkan desain baru dan rencana aksi percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam semangat transformasi otonomi khusus berlandaskan pendekatan afirmatif, holistik, berkesetaraan gender, dan kontekstual bagi pengembangan kesejahteraan Papua dan Papua Barat.

Inpres ini menginstruksikan 43 Kementrian dan Lembaga untuk mengambil langkah-langkah dan melakukan pengawalan yang bersifat terobosan, terpadu, tepat, fokus, dan sinergi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing secara terkoordinasi dan terintegrasi. Polri sebagai salah satu alat negara yang sesuai dengan tugasnya mengawal kebijakan pemerintah sesuai dengan pasal 34 Inpres Nomor 9/2020 diantaranya; memberikan dukungan pengamanan dan ketertiban, mendukung pelayanan dasar dan membangun komunikasi sosial yang inklusif. Instruksi Presiden tersebut dialamatkan kepada Kapolri tertuang pada pasal 34, yang esensinya adalah tugas pokok Polri (Polda Papua pada konteks ini), yaitu; public order and maintenance, soft approach policing dan law enforcement. Dan dilakukan dengan model pendekatan kemanusiaan (martabat), kesejahteraan (equality), dan Damai (Nir-Militer). Implementasi pendekatan atau interaksi yang sangat efektif bagi Polda Papua kepada masyarakatnya adalah pendekatan secara manusiawi atau Soft Approach Policing.

Dalam UU No. 2 tahun 2002, pasal 2 disebutkan bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara di bidang pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum,  perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat”. Dipertegas dengan pasal 13, yang menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Selain Inpres No. 9 tahun 2020, Presiden Joko Widodo juga menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 20 Tahun 2020 tentang tim koordinasi terpadu percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Keppres tersebut dibuat untuk mempercepat pembangunan kesejahteraan di Provinsi paling timur Indonesia ini. Tim ini terdiri atas Dewan Pengarah dan Tim Pelaksana, yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan kebijakan percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat untuk mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera, damai dan bermartabat.

Sejalan dengan Inpres No. 9/2020 dan Keppres No. 20/2020 tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dengan kebijakan PRESISI mengurai dan memperhatikan secara detail dan khusus tentang berbagai dinamika permasalahan berikut langkah operasional Polri di Papua. Secara konsep, langkah kebijakan tersebut dapat digambarkan sebagaimana tabel. 1 sebagai berikut:

 

Tabel 1: Policy Brief of Papua

 

Jauh sebelum adanya Keputusan dan Instruksi Presiden tersebut, salah satu usaha Polri  dalam  mensejahterakan  masyarakat  Papua telah dilakukan. Dalam konsep dua kerangka besar, pendidikan dan upaya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, Kapolda Irian Jaya

periode 1991-1993, Brigjen Pol. (P) Hindarto, menginisiasi konsep Binmas Pioneer (Pelopor), yang esensinya adalah membangun interaksi petugas Polri (Bhabinkamtibmas) yang memiliki kemampuan dengan memberi contoh (sebagai pioneer) di lingkungan tempatnya bertugas. Konsep ini terus dikembangkan oleh Kapolda berikutnya Brigjen Pol.

(P) Drs. Muharsipin. Bapak Muharsipin, pada tahun 1995 mambangun pusat latihan keterampilan Binmas Pioneer di Arso II, sekitar 67 KM selatan Kota Jayapura, saat ini telah menjadi Polres Keerom. Binmas Pioneer sendiri merupakan salah satu program unggulan Polri pada tahun 1993 yang diimplementasikan oleh Direktur Binmas Polda Irian Jaya, Kolonel (Pol) Frans Krey, yang masih diimplementasikan hingga saat ini, program ini mengangkat tema peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua, yang lebih mengedepankan bimbingan dan pendampingan. Pada progam itu masyarakat Papua diajarkan untuk meningkatkan taraf hidup dari segi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

Program ini dilaksanakan untuk membantu  masyarakat  yang tidak tersentuh oleh program peningkatan kesejahteraan yang dibuat oleh Pemerintah. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah utama Papua yaitu kesejahteraan, maka Polri dan Pemerintah bersinergi membangun peradaban dalam konteks kesejahteraan. Keberhasilan Binmas Pioneer bukan dalam bentuk panen hasil pertanian, peternakan, atau perkebunan tetapi lebih pada terciptanya ruang komunikasi interaktif antara Polisi, pemerintah, tokoh masyarakat dan tentunya masyarakat itu sendiri. Sekalipun demikian, pada saat memperoleh hasil dari buah upaya kerja sama ini menjadi keputusan tersendiri, apalagi ketika seluruh stakeholder bertemu untuk “merayakan” keberhasilan usaha.

Dengan seiring waktu dan perkembangan zaman yang semakin kompleks, Polri merasa bahwa Binmas Pioneer pun harus  ikut berkembang. Kapolri Jenderal Polisi  Prof.  Tito  Karnavian,  PhD membentuk operasi khusus di Papua untuk memelihara kondusifitas situasi kamtibmas dan pemberdayaan masyarakatnya. Terbentuklah operasi  khusus  Papua  2018  yang  dalam   perjalanannya   menjadi Operasi Nemangkawi. Operasi ini  menjadi  unik  karena  memadukan unsur penegakan hukum (hard approach) sekaligus operasi Kepolisian dengan pola kemanusiaan (soft approach). Operasi Soft Approach ini kemudian dinamakan Binmas Noken7Sudarto (2021). Jejak Cinta di Papua. Gramedia, Jakarta.. Sudarto  (2012)  menjelaskan, bahwa  implementasi  fungsi  tugas  kepolisian  harus  sesuai  dengan filosofi  noken  yang  menjadi  sumber  kehidupan  orang  Papua.  Itu artinya,  bahwa  sikap,  gerak,  langkah  dan  program  kerja  yang dijalankan Binmas Noken harus seiring dengan budaya dan kearifan masyarakat Papua. Pada kenyataannya, menjiwai budaya lokal tidak semudah seperti yang dibayangkan, karena Papua memiliki kekayaan budaya, bahasa dan adat istiadat yang  luar  biasa.  Belum  lagi  wilayah yang  begitu  luas,  merupakan  pulau   terbesar   kedua   setelah Kalimantan, medan geografi yang curam, serta sarana prasarana yang terbatas, tentu tersebut membuat Binmas Noken harus bekerja  keras dalam  melaksanakan  pendekatan  kemanusiaan   (soft   approach) sehingga program-program dari Binmas Noken dapat diterima dengan mudah dan membantu dalam pengimplementasian percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua.

2. “Local Wisdompada Binmas Noken

Untuk dinamika kedepannya, Operasi Nemangkawi yang dahulu merupakan operasi Kepolisian terpusat dengan mengedepankan aspek penegakkan hukum, akan lebih mengintegrasikan seluruh satuan baik Polri, TNI, Pemerintah beserta counterpart dan segenap stakeholder-nya dengan manajemen operasi yang diserahkan kepada satuan kewilayahan atau Polda Papua. Salah satu satuan tugas dari Operasi Nemangkawi, yaitu Satuan Tugas Binmas Noken harus memiliki kemampuan mengatur siasat dan strategi untuk lebih dekat dengan rakyat didaerah-daerah yang mendapat label merah atau zona perang.

Saat ini Kapolda Papua, Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri secara garis besar menginstruksikan agar pendekatan kemanusian (soft approach policing) melalui Binmas Noken agar terus dikembangkan dalam wujud pemberdayaan masyarakat seutuhnya di Kampung Noken. Hal tersebut dapat tergambar sebagaimana tabel 2. sebagai berikut:

Tabel 2: Soft Approach Policing

 

Konsep pendekatan kesejahteraan atau kemanusiaan (soft approach policing) oleh Binmas Noken adalah melalui pembangunan manusia   (Community   Development).   Menurut   Brokensha   dan   Hodge (1969) Community development is a movement designed to promote better living for whole community with the active participation and on the initiative of the community8Brokensha, D. And Hodge, P. 1969. Community Development: An Interpretation. San Fransisco, CA: Chandler. Hal 35.. Pembangunan/pengembangan masyarakat didefinisikan sebagai suatu gerakan yang dirancang guna meningkatkan taraf hidup keseluruhan masyarakat melalui partisipasi aktif dan inisiatif dari masyarakat. Dengan kata lain pengembangan masyarakat merupakan usaha masyarakat melalui aktivitas yang mandiri melalui bentuk partisipasi yang sadar dengan menggunakan potensi dan sumber daya yang ada di masyarakat.

Community development haruslah bertujuan meningkatkan taraf kehidupan suatu masyarakat secara menyeluruh melalui cara mendorong masyarakat agar lebih berperan aktif dan juga terus memotivasi mereka agar pembangunan masyarakat tersebut dilakukan atas prakarsa masyarakat itu sendiri. Pengembangan masyarakat dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial dan transformasi budaya yang pada akhirnya dapat menciptakan pembangunan yang lebih berpusat pada masyarakat.

Sejatinya pembangunan manusia diawali dengan pemahaman wacana konsep pekerjaan. Pada dasarnya, pekerjaan akan memberi kontribusi bagi meningkatnya pertumbuhan ekonomi, pemberantasan kemiskinan dan kesetaraan gender. Lebih luas lagi, pekerjaan bukan saja hanya upaya untuk meningkatkan kekayaan fisik/ekonomi, tetapi juga memperluas pengetahuan; sehingga membentuk nilai budaya dan peradaban. Melalui kolaborasi, sinergitas dan kerjasama antar lembaga, Binmas Noken mendorong pekerjaan untuk pengembangan potensi, kreativitas, dan motivasi. Dari pemahaman tersebut  bisa ditarik benang-merah, bahwa tujuan konsep Binmas Noken melalui upaya pengembangan komunitas (Community Development) tidaklah semata-mata untuk meningkatkan pendapatan, tetapi juga berupaya memberi peluang untuk membuat kemampuan dan peluang berkarya, serta mempunyai kehidupan yang kreatif dan sehat dalam  jangka waktu yang panjang.

Selain itu dalam pembangunan masyarakat yang terjadi di Papua, terdapat keterlibatan dari pihak-pihak yang menginginkan perubahan. Hal tersebut karena pembangunan masyarakat termasuk perubahan  yang  prosesnya  direncanakan  sehingga  ada  pihak yang menginginkan terjadinya perubahan.  Pihak  yang menginginkan perubahan disebut sebagai agent of change. Keberadaan agent of change menjadi  sangat  penting  karena kondisi perubahan Papua merupakan hasil dari upaya awalnya (agent of change) dalam mengajak berubah. Menurut Giddens  agen atau agensi (aktor) merupakan sosok perorangan yang dalam perubahan menyatakan bahwa agen/si perubahan terwujud dari dalam diri individu, bukan berasal dari kehidupan kolektif yang menginginkan perubahan (Giddens: 1984). Argumentasi tersebut sebagaimana terjadi pada konsep Binmas Noken yang mana motivasi agen/si dalam melakukan perubahan muncul dari dalam diri agen/si melalui pengetahuannya mengenai lingkungan yang baik karena dipengaruhi kondisi struktur masyarakat Papua yang masih terbelakang. Dari pemahaman agen/si terhadap strukturnya, sehingga agen mulai melakukan tindakan untuk merubah struktur yang ada menjadi lebih baik.

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat merupakan struktur yang ada di luar agen/si yang keberadaannya tidak dapat dikesampingkan karena mempengaruhi refleksivitas agen/si dalam melakukan tindakannya. Dari  tindakan  agen  terhadap  strukturnya itu, struktur yang lama akan mengalami  perubahan  sebagai  akibat dari munculnya kesadaran di masyarakat setelah dilakukan pembiasaan oleh agen. Artinya agen dibentuk dan membentuk struktur. Dalam konteks Binmas Noken, ada agen/si yang terbentuk (masyarakat binaan) dan juga ada agen/si yang dibentuk struktur (paguyuban, kelompok kerja, tim dan lain-lain). Dalam agen/si dibentuk struktur karena dalam melakukan tindakannya bertujuan untuk merubah taraf hidup, diciptakan dari kebiasaan yang direfleksikan melalui kesadaran yang dimiliki (kesadaran untuk belajar dan berubah). Sementara agen membentuk struktur karena adanya berbagai praktik baru yang diciptakan melalui keterulangan (kegiatan yang dilakukan terus menerus) dalam rutinitas masyarakat sehingga upaya yang dilakukan telah membawa perubahan kondisi masyarakat.

Sejalan dengan kebijakan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yaitu mewujudkan Transformasi Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas serta Transparansi berkeadilan), Polda Papua melakukan suatu langkah dan terobosan guna mengantisipasi berbagai permasalahan yang terjadi secara spesifik di tanah Papua. Polda Papua selanjutnya mengembangkan konsep pendekatan secara humanis (soft approach) melalui program Binmas Noken yang sudah dilaksanakan di wilayah Pegunungan Tengah Papua selama ini menjadi konsep Kampung Noken. Kampung Noken merupakan suatu wilayah atau kampung yang dijadikan Demplot atau lokasi percontohan di mana di kampung ini dilakukan berbagai bentuk kegiatan masyarakat yang secara nyata dapat bermanfaat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Adapun wujud kegiatannya seperti bertani, berkebun, beternak dan melakukan berbagai aktifitas lain yang dapat memberikan manfaat secara nyata bagi warga setempat. Dengan konsep Kampung Noken, maka masyarakat dalam wilayah kampung tersebut diharapkan dapat mandiri mengatasi berbagai permasalahan yang timbul, baik dibidang keamanan, bidang kesehatan, bidang kesejahteraan serta ketahanan pangan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Sasaran akhir dari implementasi Kampung Noken adalah masyarakat produktif dengan berbagai aktifitas pemenuhan kesejahteraan sehingga tidak lagi berfikir membangun ideologi yang berlawanan dengan NKRI.

Secara teknis, konsep operasionalisasi Binmas Noken terus dikembangkan dalam program-program dengan jargon kebijakan masyarakat lokal, yaitu; Kasuari (Kesejahteraan Untuk Anak Negeri), Koteka (Komunikasi Tokoh Elit Kamtibmas), Si-ipar (Polisi Pi Ajar), Peka (Peduli Kamtibmas), Matoa (Millennial Torang Maju), Papeda (Pemuda Pemudi Cendikia) dan TIFA (Torang Insan Faham Adat: Masdarwis). Keseluruhan konsep operasionalisasi Binmas Noken ini diharapkan dapat menjadi solusi bagi Polri dalam berkontribusi pada upaya percepatan pembangunan Papua untuk To win the hearts and mind the people of Papua.

 

a. Kasuari (Kesejahteraan Untuk Anak Negeri)

Keanekaragaman hayati di Papua bersifat khas, dengan lebih setengah jumlah tanaman, burung dan mamalia yang ada dipulau ini dan tidak ditemukan ditempat lain di dunia. Papua memiliki lebih dari 646 spesies burung, dimana 52 spesies merupakan endemik Indonesia dan 39 spesies endemik Papua (Setio, 1995). Salah satunya adalah burung Kasuari (Casuarius sp: Latin) yang merupakan salah satu jenis satwa khas Papua yang memiliki filosopi ketangguhan, keberanian, kekuatan, dan ketahanan menghadapi tantangan pembangunan di masa depan. Penduduk setempat umumnya memanfaatkan dagingnya sebagai sumber protein hewani, sedangkan tulangnya dimanfaatkan sebagai senjata (mata tombak, mata panah dan pisau), karena strukturnya sangat keras dan kompak (Anonimous, 1991). Sedangkan perburuan telur dilakukan sebagai bahan pembuatan cinderamata berupa ukiran telur kasuari (Setio, 1997).

Jargon lokal Kasuari dipilih diharapkan agar lebih familliar oleh telinga orang Papua yang pada akhirnya mudah diterima ditengah masyarakat. Selain itu, dengan filosopi Burung Kasuari yang dilambangkan dengan satwa yang memiliki kaki yang kuat dipedalaman hutan Papua, pembangungan kesejahteraan di semua lini sumber penghidupan masyarakat Papua berdasarkan Sumber Daya Alam (SDA); (pertanian, peternakan, perkebunan, perindustrian dan kesehatan), merupakan pondasi yang harus diperkuat untuk membangun Papua.

Permasalahan ekonomi di Provinsi Papua cukup kompleks seperti pada umumnya terjadi pada Provinsi dengan sumber daya alam yang sangat besar namun masih bertolak belakang dengan kondisi ekonomi masyarakat. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam serta rendahnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan, pendampingan dan pemasaran mengakibatkan rendahnya daya saing ekonomi serta penurunan produktivitas pertanian, peternakan, perkebunan dan industri baik besar, menengah maupun kecil. Terutama masyarakat di daerah pedalaman/pedesaan yang masih sulit dijangkau akibat masih kurangnya konektivitas dan akses serta minimnya moda transportasi penghubung antar daerah yang menyebabkan pelayanan dasar belum terpenuhi secara merata di Provinsi Papua.

Selain itu, rendahnya daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia, Provinsi Papua masih sangat jauh tertinggal dikarenakan kurangnya transfer pengetahuan, keahlian dan kemampuan terutama pada bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan industri serta skala industri, hal ini dibuktikan dengan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 dimana Provinsi Papua Barat berada pada posisi 33 dengan 65,09 % dan Papua berada pada posisi 34 dengan nilai 60,44% dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia9https://papua.bps.go.id/.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2020 untuk sektor  pertanian,  kehutanan  dan   perikanan   memberikan kontribusi 12,30 % pada Produk Domestik  Regional  Bruto  (PDRB) dan merupakan sektor terbesar ketiga menurut lapangan  usaha. Selain itu, sektor  perdagangan  memberikan  kontribusi  sebesar 10,52 % terhadap PDRB10Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Papua Tahun 2021.  Dengan  melihat  data  tersebut sebenarnya  Provinsi  Papua  mampu   memiliki   sumber kesejahteraan  lain  selain  pertambangan   dan   bersifat berkelanjutan. Kondisi ini disebabkan  oleh  tidak  adanya  nilai tambah (value added) terhadap hasil-hasil sumber daya alam non tambang  sehingga  semua   hasil   pertanian,   peternakan, perkebunan, perikanan hanya dijual / dipasarkan dalam bentuk komoditas bukan sebagai produk olahan  sehingga  belum memberikan peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Papua  secara  keseluruhan  sehingga  dibutuhkan  peran   Polri melalui program-program pembinaan masyarakat yang dapat memposisikan Polri sebagai pioneer institusional  bahkan  menjadi pilot  project  bagi  pembangunan  ekonomi  dan  sumber  daya manusia di Provinsi Papua melalui program Kesejahteraan Untuk Anak Negeri (Kasuari) Binmas Noken melakukan kegiatan dengan sasaran pertanian, peternakan,  perkebunan,  perikanan, perindustrian, kesehatan dan lain, yang secara luas bukan hanya sebagai proses atau kegiatan menambah produksi (pertanian, perkebunan,   peternakan,   perikanan   dan   perindustrian), melainkan  sebuah  proses  yang  menghasilkan  perubahan  sosial baik nilai, norma, perilaku, lembaga, sosial dan sebagainya demi mencapai  kemandirian  masyarakat  dan  pertumbuhan  ekonomi yang  tujuan  akhirnya  adalah  peningkatan  kesejahteraan masyarakat Papua.

 

b. Koteka (Komunikasi Tokoh Elit Kamtibmas)

Koteka adalah salah satu bentuk budaya yang dituangkan dalam bentuk peralatan dan seni11https://uswim.e-journal.id/parapara/article/download/203/142. Dimana koteka adalah pakaian kehormatan laki-laki Papua. Menurut Koentjaraningrat (1992: 80), kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dengan cara belajar”. Konsep kebudayaan dari Koentjaraningrat tersebut memiliki 3 wujud yakni; gagasan, tindakan, dan hasil karya12Koentjaraningrat, 1992. Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.. Jargon “Koteka” yang menjadi salah satu program Binmas Noken ini, merepresentasikan kebudayaan Papua dengan wujud gagasan yang dibuat oleh Polda Papua dan tindakan berupa komunikasi dengan harapan dapat menjalin hubungan emosial yang cukup mendalam antara Polri dengan para tokoh, kegiatan di lakukan secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga  ada  “karya”  yang  dapat  diberikan kepada masyarakat dalam berkontribusi membangun Papua.

Terdapat kesenjangan dalam pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) yang berakar dari tingkat kepercayaan secara vertikal antara negara dan masyarakat lokal di Papua yang mempengaruhi hubungan secara horisontal atau di antara masyarakat akar rumput. Oleh karena itu, perbaikan dalam pelaksanaan Otsus yang bermanfaat bagi kesejahteraan penduduk asli Papua sangat didambakan. Masyarakat Papua yang pada dasarnya merupakan masyarakat yang terpecah-pecah (terdiri atas berbagai kelompok etnis) diperparah dengan perpecahan lainnya setelah Otsus. Wacana perpecahan antara “O” (Otsus atau Otonomi Khusus) dan “M” (Merdeka atau terpisah dari Negara Indonesia) mempengaruhi tingkat kohesi sosial di kalangan masyarakat madani13Sugandi, Yulia, 2008. Analisis Konflik dan Rekomendasi Kebijakan Mengenai Papua, Jakarta.. Wacana seperti ini harus dapat segera diakomodir dengan salah satunya terus melaksanakan komunikasi maupun dialog oleh para tokoh elit Kamtibmas Papua, yang tentu saja melalui para tokoh elit Kamtibmas, diharapkan kondisi kondusif Papua akan terus berlangsung secara terus menerus.

 

c. Si-Ipar (Polisi Pi Ajar)

Konsep Polisi Pi-Ajar yang digagas oleh Komjen Pol. Drs Paulus Waterpauw ini, jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia artinya adalah Polisi Pergi Mengajar. Penggunaan kata pi memang sering digunakan masyarakat Papua untuk menyebut kata pergi. Kekayaan sumber daya alam Papua tidak setara dengan tingkat pendidikan. Banyak pemuda putus sekolah yang menciptakan kesenjangan generasi antara para pemuda dan para tetua. Para tetua di desa khawatir mengenai kelanjutan tradisi adat mereka seiring dengan meningkatnya jumlah pemuda yang pindah ke kota. Para tetua mengeluh bukan karena para pemuda pindah ke kota untuk belajar, tetapi lebih pada pemuda yang menganggur atau tidak mempunyai pekerjaan. Pemuda seperti itu, menurut para tetua, harus tinggal dan bekerja di desa, memelihara kebun. Hal ini jika tidak dihentikan akan terus menjadikan Papua dalam keterbelakangan pendidikan, oleh karena itu menanamkan modal pada program pendidikan di Papua akan menanggulangi perasaan rendah diri dari masyarakat asli Papua sehingga mereka dapat menjadi subyek dari perubahan sosial.

 

d. Peka (Peduli Kamtibmas)

Istilah “Peka” sering digunakan untuk menyatakan segala sesuatu yang sifatnya mudah merasa (sensitif) atau mudah menerima rangsangan atau pengaruh dari luar. Pendekatan- pendekatan strategis yang telah dilakukan di Papua (baik itu peningkatan penghidupan dan juga keamanan) mengakibatkan terpeliharanya perasaan takut dan teror, rendahnya tingkat keamanan manusia dan mengganggu pembangunan kepercayaan antara Papua dengan Polisi Daerah Papua. Hal ini memerlukan adanya sistem peringatan dini atau early warning system (dari ruang lingkup luas seperti provinsi sampai dengan desa) guna memperkuat persatuan sosial melawan berbagai faktor pemicu konflik. Disini diperlukan kesadaran masyarakat untuk peduli terhadap lingkungan dan keamanan.

Bagaimanapun, Kepolisian tidak akan mampu menjaga Kamtibmas tanpa peran serta dari masyarakat itu sendiri. Permasalahan perbandingan jumlah personil dan masyarakat masih menjadi persoalan. Dengan merangsang, mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk lebih peduli dengan lingkungan dan dapat menjadi “Polisi” bagi dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya, menuju kondisi Kamtibmas yang ideal, akan menjadi hal yang mungkin dalam menjamin keteraturan.

 

e. Matoa (Millenial Torang Maju)

Matoa merupakan istilah yang merujuk pada salah satu jenis tanaman kehutanan endemik asli Papua yang kayunya memiliki nilai ekonomis sangat tinggi14http://papua.litbang.pertanian.go.id/index.php/layanan/taman-agroinovasi/537-plasmanutfah-3. Jargon lokal Matoa dalam program Binmas Noken memiliki kepanjangan “Millenial Torang Maju”. Yang dalam bahasa Indonesia nya adalah; “Millenial kita maju” yang merupakan kalimat ajakan untuk para Millenial untuk bersama- sama membangun Papua.

Banyak dari sebagian pemuda kita tidak menyadari bahkan mengetahui apa peran mereka. Padahal mereka merupakan agen perubahan (agent of change) yang diharapkan dapat membuat perubahan yang baik kedepannya. Di era saat ini dengan segala kecanggihan teknologi, tingkat persaingan juga semakin tinggi sehingga menuntut kualitas dan kinerja manusianya untuk lebih ditingkatkan. Pemuda harus mampu beradaptasi dengan cepat, belajar, dan menjadi lebih baik serta melakukan navigasi yang lincah dan tepat agar dapat memecahkan setiap masalah. Penghayatan nilai pancasila, ide nasionalisme, dan wawasan kebangsaan harus terpatri dalam diri generasi milenial guna menjadi agen pembangunan Papua dan untuk menghadapi tantangan yang lebih banyak di era globalisasi dan sebagai bekal untuk menangkal radikalisme.

Dengan sasaran-sasaran komunitas atau kelompok organisasi pemuda, kehadiran Binmas Noken Matoa ditengah-tengahnya diharapkan dapat menjadi panutan dan mengarahkan ke kegiatan produktif yang berguna dalam rangka membangun Papua ke arah lebih baik.

f. Papeda (Pemuda Pemudi Cendekia)

Papeda merupakan makanan tradisional khas Papua berupa bubur sagu, biasanya dicampur dengan ikan dan sayur. Bagi masyarakat Papua, papeda bukan sekedar pengenyang perut berenergi tinggi dan aman gula darah. Papeda mempunyai makna tersendiri yaitu makna filosofis15https://www.kompasiana.com/immejimoya/filosofi-papeda-menuju-makna-harafiahnya. Karena makanan ini menjadi makanan khas yang sering tersaji dimeja makan masyarakat Papua saat mereka makan bersama dan menjamu tamu dan keluarga, orang Papua bila mendengar kata Papeda, yang ada dibenak mereka adalah “kekeluargaan”. Makan bersama menandai ikatan kekeluargaan yang menjadi ruang diskusi antara keluarga untuk bermusyawarah.

Berangkat dari filosopi Papeda bagi orang Papua diatas, program Papeda Binmas Noken yang memilki kepanjangan dari “pemuda- pemudi cendekia” yang dalam pengimplementasiannya mengajak para cendekia muda untuk berfikir kritis dan membuka wawasan melalui forum terbuka seperti seminar, kajian pustaka, kuliah umum, bedah buku, dan sebagai nya.

Proses demokratisasi harus sejalan dengan meningkatnya pendidikan rakyat yang membuat mereka mampu menganalisa dan menyatakan pilihan mereka secara kritis. Akan tetapi, dalam konteks di mana masyarakat berafiliasi kuat dengan hal-hal tertentu (baik itu tradisi, agama,) maka langkah-langkah strategis harus diambil guna melibatkan pemuda di tingkat akar rumput dalam rangka membangun pemerintahan yang baik dari segi transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Pemerintahan dan pemuda cendekia yang baik memainkan peran penting dalam meraih perdamaian positif.

 

g. TIFA (torang insan faham adat)

Tifa merupakan salah satu alat musik tabuh khas Papua yang menjadi identitas kultural masyarakat Papua. Dalam sistem tata nilai, tifa bukan sekedar alat musik, tapi juga membunyikan suara persaudaraan dan persatuan16https://interaktif.kompas.id/baca/musik-tifa/. Bila melihat kepanjangan Tifa dari program Binmas Noken yaitu “Torang Insan Faham Adat” yang artinya adalah Kita Insan Paham Adat, terdengar seperti sebuah pernyataan bahwa kita sejatinya harus paham akan akar budaya dan darimana kita berasal.

Dalam rangka menurunkan ketegangan sebagai bagian dari pengelolaan konflik yang tepat, ada beberapa elemen penting yang dapat diaplikasikan sebagai katup pengaman di Papua. Elemen ini memainkan peran penting guna mencegah agresi sosial. Inisiatif- inisiatif murni yang berasal dari masyarakat dan organisasi non pemerintah harus didukung (melalui peningkatan kapasitas dan pendidikan) serta memberikan ruang yang lebih besar guna pengembangan secara konstruktif. Harus ada cukup ruang dengan parameter yang jelas dan transparan bagi pelaksanaan kebebasan berekspresi di Papua (misalnya pertunjukan atau produk kebudayaan, presentasi tertulis dan lisan).

Pengakuan martabat kolektif harus diungkapkan melalui berbagai kebijakan yang sesuai dengan kebudayaan setempat yang meliputi wilayah leluhur, obyek sakral budaya, berbagai praktek tradisional. Jadi, perlu adanya usaha terpadu dari masyarakat faham adat sampai dengan masyarakat sadar wisata.

Program Tifa  Binmas  Noken  mengedepankan  peran  personil Polri untuk berkontribusi mensosialisaikan peran budaya setempat. Daya tarik lokalitas memberikan pemahaman positif bagi tumbuhnya nilai kearifan lokal (local wisdom) dan nilai-nilai kehidupan yang memberi makna pada pola kehidupan dan interaksi sesama mereka.

 

3. Operasionalisasi Binmas Noken

 

Keberhasilan program ini bukan hanya terletak pada peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat tetapi juga tingkat interaksi,  relasi dan partisipasi masyarakat. Untuk menjalankan program yang akan diselenggarakan secara masif, serentak dan menjangkau sampai ke tingkat kampung ini, dibutuhkan sebuah perencanaan yang matang pada setiap tahapan manajeman, termasuk meliputi pengorganisasian dan pelaksanaan serta evaluasi.

Tahapan perencanaan pada kegiatan ini dimulai  dengan mendatakan atau mapping potensi daerah tersebut, letak daerah yang akan dijadikan spot kegiatan, anggaran maupun sarana dan prasarana hingga penentuan target pencapaian. Koordinasi bersama counter parts maupun merangkul stakeholder sebagai bentuk sinergitas dibutuhkan untuk menyatukan visi dan kelancaran sebelum pelaksanaan kegiatan. Tahap berikutnya adalah  pengorganisasian dan pelaksanaan.

Pada tahap pengorganisasian ini, lebih pada memperhatikan jumlah personel yang akan dilibatkan dalam pergelaran kegiatan dan dinamika operasionalisasinya di lapangan. Personel Polda Papua, Polres dan Polsek jajarannya sebagai ujung tombak dilapangan harus memahami “konsep Binmas Noken” yang diemban oleh seluruh fungsi kepolisian, baik fungsi operasional, fungsi pembinaan maupun fungsi pendukung. Konsep maupun materi Binmas Noken yang  diusung dalam program akan diberikan dan diimplementasikan langsung kepada masyarakat. Oleh karenanya, pelatihan dan pembekalan serta arahan yang jelas terkait cara bertindak, sasaran, dan capaian target kepada personil sangat dibutuhkan. Hal ini dimaksudkan agar personel Polri tersebut tidak mengalami kebingungan dalam melaksanakan tugasnya dilapangan.

Mengingat fokus dari Binmas Noken adalah mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat (community development), maka berbagai aktifitas yang dilakukan dikampung-kampung Noken sebagai projek percontohan, seluruhnya dilakukan melalui mekanisme sinergitas, kerjasama dan kolaborasi antara anggota Polri, stakeholders, counterparts dan segenap masyarakat Papua.

Uraian program-program Binmas Noken tersebut diatas,  telah dan akan diimplemantasikan secara masif oleh Polda Papua beserta jajarannya dalam Operasi Nemangkawi 2021. Sebagaimana pemberlakuan operasi ini sebagai “Operasi Kewilayahan dengan back up Pusat”, sehingga mekanisme K3I (Komunikasi, Koordinasi, Komando Pengendalian dan Informasi) berada langsung dibawah Kapolda Papua dan Pangdam Cenderawasih.

Adapun implementasi program-program Binmas Noken tersebut secara operasional dapat tergambar sebagaimana tabel 3. berikut:

Tabel 3. Operasionalisasi Binmas Noken

Beberapa bidang kegiatan masyarakat yang ada dalam Binmas Noken sebagaimana diuraikan dalam tabel diatas dapat dijelaskan adalah sebagai berikut:

 

a. Kasuari (Kesejahteraan untuk anak Negeri)

Merupakan Program yang dilakukan untuk meningkatkan kesejateraan bagi masyarakat setempat. Fungsi Binmas menjadi penanggung jawab dalam program ini. Beberapa bentuk kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah:

 

  • Pertanian

Selama ini masyarakat Papua terutama yang berada pada wilayah pegunungan dan dataran tinggi, tidak mengenal istilah pertanian dalam memenuhi kebutuhan. Yang dilakukan hanya berkebun secara berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Sistem pertanian seperti ini, disamping tidak efektif dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sehari hari juga mempunyai dampak rusaknya lingkungan akibat pembukaan lahan baru yang akan digunakan untuk bercocok tanam.

Dengan hadirnya Binmas Noken, maka masyarakat mulai mengerti bagaimana cara bertani,  baik  menanam padi, sayur serta berbagai tanaman pertanian lainnya. Selanjutnya dengan dibentuknya Kampung Noken, maka pertanian yang dilaksanakan oleh masyarakat akan menjadi lebih efektif, karena lahan pertanian mereka nanti akan berada dalam satu kawasan atau kampung yang mendapatkan perhatian dan penanganan yang lebih intensif dari personil yang mempunyai keahlian dibidang pertanian.

Karena berada dalam satu kawasan atau demplot khusus, maka hasil pertanian yang berasal dari kampung

 

 

Noken diharapkan lebih baik dari pada tempat lainnya, sehingga masyarakat yang lain akan tertarik untuk belajar bagaimana cara bertani dan bercocok tanam yang benar.

Program pengembangan pertanian dan pemberdayaan SDM pertanian yang dilakukan tentunya harus sesuai dengan situasi dan kondisi pada daerah-daerah  tersebut, baik kondisi alam maupun kondisi demografinya serta memperhatikan keunggulan (potensi) pada masing-masing daerah tersebut. Oleh karenanya program Kasuari pada bidang pertanian fokus pada wilayah Kabupaten Mimika, Tolikara, Kepulauan Yapen, Nabire, Kabupaten dan Kota Jayapura, Puncak Jaya, Asmat, Mappi dan Waropen.

Program Kasuari dibidang pertanian hendaknya dilakukan dengan model Pembangunan inklusif yaitu sebuah proses untuk memastikan bahwa semua kelompok yang terpinggirkan bisa terlibat dalam proses pembangunan. Selanjutnya, program Kasuari pada bidang pertanian melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

  1. memperkuat sistem penyuluhan pertanian terpadu untuk meningkatkan kemandirian petani dan kelembagaan petani;
  2. memperkuat pendidikan dan pelatihan petani, standarisasi dan sertifikasi profesi petani dan penyuluh pertanian untuk meningkatkan kapabilitas tenaga penyuluh pertanian;
  3. melaksanakan program pelatihan berbasis kompetensi dan inovasi komoditas lokal untuk menciptakan petani dan calon wirausaha muda dibidang pertanian;
  4. melaksanakan pelatihan tekonologi, informasi dan komunikai (TIK) pada SDM pertanian untuk meningkatkan jumlah produksi yang mempunyai daya saing baik terhadap produk maupun sumber daya

 

  • Perkebunan

Berkebun yang selama ini dilakukan oleh masyarakat Papua adalah sama dengan bertani yaitu dengan berpindah dan dilakukan secara tradisional. Hasilnya tentu saja sangat minim dan mutunya juga tidak begitu baik sehingga masyarakat seringkali mengalami kekurangan bahan pangan berupa sayur, buah dan hasil kebun lainnya.

Konsep yang diusung Program Kasuari Binmas Noken di bidang perkebunan akan memberikan pengajaran dan pelatihan kepada masyarakat, tentang cara bercocok tanam yang baik dan benar sehingga hasil yang diperoleh  dari kebun masyarakat akan menjadi lebih baik. Adapun kebun yang dimaksud dalam Kampung Noken adalah kebun berupa lahan atau pekarangan rumah yang ditanami dengan berbagai jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan guna memenuhi kebutuhan sehari hari. Program Kasuari pada bidang perkebunan fokus pada wilayah Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Lanny Jaya. Karena jika melihat

 

 

potensi wilayah tersebut dengan masih banyaknya lahan tidur yang belum dimanfaatkan menjadi lahan produksi menjadi sebuah kekuatan dan peluang bagi Kabupaten Tolikara dan Lanny Jaya. Kopi merupakan komoditas yang masih menjadi unggulan untuk lahan perkebunan di dua kabupaten itu.

 

  • Peternakan

Pembangunan peternakan merupakan bagian dari reorientasi kebijakan pertanian yang memiliki paradigma baru, yakni: secara makro berpihak kepada rakyat, adanya pendelegasian tanggung jawab, perubahan struktur, dan pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan usaha yang berkelanjutan, modern, serta profesional dengan memanfaatkan inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi usaha17. Program Kasuari pada bidang peternakan fokus pada wilayah Kabupaten Deiyai, Yapen, Asmat, Timika, Nabire dan Keerom. Beberapa Kabupaten tersebut sebenarnya memiliki potensi peternakan seperti unggas, sapi, kambing dan babi. Akan tetapi, hasil ternak hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan lokal dan belum cukup untuk melakukan ekspor antar wilayah baik skala regional maupun nasional. Dengan potensi lahan yang cukup luas dan juga minat masyarakat untuk beternak cukup tinggi maka daerah tersebut mempunyai potensi untuk melakukan pengembangan sektor peternakan. Untuk peternakan babi, dengan melihat aspek budayanya, difokuskan di wilayah pegunungan tengah. Bagi masyarakat Papua khususnya Pegunungan Tengah, Babi adalah binatang peliharaan yang amat berharga bagi masyarakat Papua. Babi mendapat tempat sentral dalam kebudayaan mereka. Kekayaan orang tergantung dari jumlah babi yang dimiliki. Dari sudut pandang sosial, babi memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat Papua khususnya di pegunungan tengah. Jumlah babi yang dimiliki seseorang, ikut menentukan bagaimana dia dipandang oleh orang lain. “Orang yang penting, memiliki lebih banyak babi dibanding orang lain”. Selama ini masyarakat Papua memelihara babi secara liar tanpa diternak, dilepas sedemikian rupa berkeliaran dijalanan sehingga kerap menimbulkan permasalahan. Oleh karena itu dalam program Binmas Noken akan dikembangbiakan babi dengan metode peternakan. Masyarakat akan diajari cara beternak babi didalam kandang sehingga akan dapat berkembangbiak dengan baik dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

Sampai dengan saat ini, terdapat 34  spot  peternakan babi Binmas Noken di Papua, dan 30 dari 34 spot itu berada di Pegunungan Tengah18. Nantinya, dalam rangka usaha

17 Mayulu, H, Daru TP, Kebijakan Pengembangan Peternakan Berbasis Kawasan, Tahun 2019.

18 Laporan Ops Nemangkawi 21 April 2021

 

 

pendekatan kesejahteraan di wilayah Pegunungan Tengah, dibutuhkan banyak bibit babi berkualitas yang akan dibagikan ke beberapa Kabupaten yang belum memiliki spot peternakan babi. Tentunya usaha ini membutuhkan  dana yang tidak sedikit. Mengingat harga babi disana jauh lebih mahal dari daerah lain diluar wilayah pegunungan. Rencana dukungan anggaran ini akan di ajukan ke tingkat pusat. Sedangkan untuk program selain peternakan  babi,  tetap akan didukung anggaran dari Satuan Tugas (Satgas) Binmas Noken Operasi Nemangkawi.

 

  • Perikanan

Bagi sebagian orang Papua, terutama yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau seperti suku-suku di pantai Jayapura, Sarmi, Biak Numfor, Yapen  dan  sebagainya, maka mata pencaharian utama mereka adalah nelayan. Hasil tangkapan Ikan yang di dapat sebagian dijual untuk memenuhi      kebutuhan      ekonomi     dan     sebagian dimakan untuk konsumsi sendiri. Pola penangkapan ikan sebagian besar masih dilakukan secara tradisional sehingga hasil tangkapan        tidak       maksimal       bahkan                          seringkali      tidak mendapatkan        hasil.        Bahkan         pada        musim       tertentu masyarakat tidak dapat ke laut karena besarnya gelombang. Dengan hadirnya Binmas Noken, maka  masyarakat kemudian      dikenalkan      dengan      cara                   mendapatkan           ikan dengan cara budidaya ikan dengan kolam atau tambak. Pola hidup     masyarakat      baik     didaerah     pegunungan      maupun pesisir yang selama ini menangkap ikan secara tradisional mulai      diarahkan      untuk      melakukan                   pemeliharaan          ikan dikolam yang dibuat disekitar pekarangan mereka sehingga

mudah dalam melakukan pengawasan.

Berkaitan dengan bibit  ikan,  maka  dengan  bantuan dari anggota Binmas Noken memfasilitasi Stakeholder dan Counter Part terkait, masyarakat akan dibantu dalam pengadaan bibitnya sehingga tidak mengalami kesulitan dalam pengadaan bibit.

Dengan budidaya ikan kolam atau tambak, maka masyarakat akan lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan lauk berupa ikan tambak. Bahkan hasil tambak yang diperoleh dapat diolah kembali menjadi berbagai home industri yang mempunyai nilai tambah (value added).

Untuk itu, program Kasuari bidang perikanan menitikberatkan kegiatan pada;

  1. Penyediaan bibit perikanan budidaya yang berkualitas dan dapat bertahan pada kondisi alam wilayah-wilayah
  2. Memberikan pelatihan budidaya perikanan dengan Teknik modern untuk meningkatkan hasil produksi masyarakat
  3. Memberikan pelatihan inovasi / pengolahan ikan agar menciptakan nilai tambah (tidak dijual dalam bentuk

 

 

komoditas) sehingga mempunyai posisi tawar yang kuat (burgening power)

  1. Meningkatkan kapabilitas tenaga penyuluh perikanan untuk menjamin standarisasi budidaya perikanan agar meningkatkan daya saing hasil perikanan masyarakat
  • Perindustrian dan kerajinan masyarakat

Kekayaan alam Papua yang sedemikian besar perlu dikelola dengan baik dan benar. Terutama kekayaan alam yang berasal dari tumbuhan yang ada masing masing wilayah. Seperti yang ada di Kabupaten Merauke dimana hasil alam yang melimpah adalah berupa kelapa. Selama ini kelapa yang tumbuh jutaan pohon di kabupaten Merauke hanya dipanen kemudian dijual ke surabaya dalam bentuk kelapa utuh. Sebagian lagi dijual dalam bentuk kelapa kering atau Kopra yang dijual ke Pabrik pembuatan minyak goreng.

Dengan kehadiran binmas Noken, maka dapat dibuat suatu wilayah atau kampung yang dapat membuat berbagai produk yang diolah, contohnya memanfaatkan produk dari buah kelapa bukan hanya dalam bentuk kelapa bulat dan kopra yang dijual keluar daerah. Produk olahan dari kelapa yang dapat dihasilkan adalah Minyak kelapa untuk keperluan memasak, kancing baju yang dibuat dari tempurung kelapa, kerajinan dari sabut atau kulit kelapa serta berbagai macam produk lainnya yang  terbuat  dari buah kelapa.

Berbagai macam kerajinan dalam bentuk home industri ini telah dilakukan di kabupaten Merauke dengan dengan memberdayakan kelompok masyarakat pengangguran, para ibu rumah tangga dengan bimbingan anggota binmas polres Merauke.

 

b.         Koteka (Komunikasi Tokoh Elit Kamtibmas)

Komunikasi Tokoh Elit Kamtibmas yang selanjutnya disingkat KOTEKA adalah salah satu Program Binmas Noken berupa suatu kegiatan untuk mengajak masyarakat (tokoh-tokoh masyarakat, adat, agama, pemuda, dan perempuan) melalui pendekatan yang efektif dan manusiawi antara anggota dan masyarakat, sehingga mampu mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di lingkungan serta menemukan pemecahan masalahnya.

Untuk dapat melakukan pendekatan dengan masyarakat anggota Polri harus memahami tentang adat dan budaya masyarakat setempat. Pranata Sosial Tradisional adalah masyarakat adat yang mempunyai kedudukan  dalam  struktur atau lembaga adat yang berada dalam wilayah adat yang diakui dan dihormati, serta mempunyai peran dan fungsi yaitu menata, mengatur, menyelenggarakan, dan memecahkan permasalahan adat yang berlaku di daerah tertentu. Tak  terkecuali  di  Papua yang memiliki Pranata Sosial Tradisionalnya sendiri.

 

 

Operasionalisasi program Koteka diawali dengan perencanaan dengan maksud untuk memetakan dan profiling para tokoh an masyarakat di wilayahnya. Kemudian memetakan permasalahan- permasalahan yang sering terjadi, kemudian menyusun rencana kegiatan pertemuan dengan tokoh-tokoh tersebut. Program ini menjadi tanggung jawab fungsi Intelkam dalam mengakomodir kegiatannya.

Adapun prinsip pelaksanaan Program Koteka Binmas Noken Polda Papua adalah:

  • komunikasi intensif, yaitu komunikasi dua arah yang dilakukan secara terus-menerus antara anggota Polri dengan tokoh masyarakat/komunitas melalui pertemuan langsung maupun tidak langsung dalam rangka membahas masalah yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban;
  • kesetaraan, yaitu kedudukan yang sama antara anggota Polri dan tokoh masyarakat/komunitas, saling menghormati dan menghargai perbedaan pendapat;
  • kemitraan, yaitu kerja sama yang konstruktif dan destruktif dengan tokoh masyarakat/komunitas dalam rangka pemecahan masalah sosial, pencegahan/penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban;
  • transparansi, yaitu keterbukaan antara anggota Polri dengan [Komunikasi Tokoh       Elit                                             Kamtibmas]                      tokoh masyarakat/komunitas serta pihak-pihak lain yang terkait dengan upaya menjamin rasa aman,  tertib,  dan  tenteram agar dapat bersamasama memahami permasalahan, tidak saling curiga, dan dapat meningkatkan kepercayaan  satu sama lain dalam kegiatan;
  • Akutanbilitas, yaitu dapat dipertanggungjawabkan pelaksanaan Koteka sesuai dengan prosedur  dan  hukum yang berlaku dengan tolok ukur yang jelas, seimbang dan objektif;
  • partisipasi, yaitu kesadaran anggota intelijen dan tokoh masyarakat untuk secara aktif ikut dalam berbagai kegiatan masyarakat/komunitas dalam upaya memelihara rasa aman dan tertib, memberi informasi, saran dan  masukan,  serta aktif dalam proses pengambilan keputusan guna memecahkan permasalahan Kamtibmas;
  • hubungan personal, yaitu pendekatan anggota kepada tokoh masyarakat/komunitas yang lebih mengutamakan hubungan pribadi daripada hubungan formal/birokratis;
  • Proaktif, yaitu aktif (tidak bersifat menunggu) memantau dan memecahkan masalah sosial sesuai dengan peraturan perundang- undangan untuk mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban serta peningkatan pelayanan Kepolisian; dan
  • orientasi pada pemecahan masalah, yaitu anggota Polri bersama-sama dengan tokoh masyarakat/komunitas melakukan identifikasi dan menganalisis masalah, menetapkan prioritas dan respons terhadap sumber/akar

 

 

Tahapan dalam mengoperasionalisasikan program KOTEKA Binmas Noken adalah sebagai berikut:

 

  • Perencanaan kegiatan
    1. mendatakan/mapping dan        profiling para                                                   tokoh masyarakat di sekitarnya;
    2. mendatakan permasalahan yang ada di wilayahnya;
    3. menyusun Jadwal Kunjungan/silturahmi;
    4. menyusun menyiapkan personil/sprint ;
    5. menyusun kebutuhan        anggaran sebagai              sarana kontak;
    6. menyusun kebutuhan sarana dan prasarana;
    7. menyusun metode atau cara bertindak di

 

  • Pengorganisasian
    1. Memberikan sosialisasi       program       Koteka kepada seluruh anggota;
    2. Membuat tim     yang      akan      melaksanakan program Koteka;
    3. Memberikan APP       kepada        petugas yang                           akan melaksanakan program

 

  • Pelaksanaan
    1. Melaksanakan kegiatan            komunikasi melaui silaturahmi, Kunjungan, FGD, olah raga bersama dan lainnya yang bersifat mendekatkan diri kepada para tokoh masyarakat dan kelompok masyarakat serta steakholder lainnya;
    2. Mendatakan permasalahan yang terkait dengan tugas pokok Polri yang di dapat dari setiap kegiatan komunikasi dengan para tokoh untuk bisa di tindak lanjuti;
    3. Membuat/menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas serta melaporkan kepada

 

  • Pengendalian
    1. Mengevaluasi kegiatan yg sdh di laksanakan;
    2. Memberikan penghargaan dan penghukuman (reward and punishment) terhadap keberhasilan maupun kegagalan tugas yang dilaksanakan oleh segenap anggota Polri di

 

Kegiatan komunikasi yang dibangun diharapkan dapat menjalin hubungan emosial yang cukup mendalam antara Polri dengan para tokoh (agama, adat, masyarakat), sehingga kegiatan dapat dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan (sustainable). Secara sederhana implementasi dari Program Koteka

– Binmas Noken dapat digambarkan sebagaimana tertera dalam tabel. 4 berikut ini:

 

 

 

 

Tabel. 4. Implementasi Program Koteka-Binmas Noken

 

Indikator keberhasilan Program Koteka, dilihat dari aspek pelaksanaan Program Koteka sebagai berikut:

 

  • meningkatnya intensitas komunikasi antara agen intelijen dengan tokoh masyarakat;
  • meningkatnya keakraban hubungan agen intelijen dengan tokoh masyarakat dan komunitas;
  • meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan meningkatnya instensitas kegiatan forum komunikasi antara Polri dengan masyarakat;
  • meningkatnya kepekaan/kepedulian tokoh masyarakat terhadap masalah Kamtibmas di lingkungannya;
  • meningkatnya informasi/saran dari tokoh masyarakat pada Polri tentang akuntabilitas pelaksanaan tugas Polri;
  • meningkatnya ketaatan masyarakat terhadap hukum;
  • meningkatnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi Kamtibmas, peringatan dini, dan kejadian;
  • meningkatnya kemampuan tokoh masyarakat mengeleminir akar masalah;

 

  • meningkatnya keberadaan dan berfungsinya mekanisme penyelesaian masalah oleh polisi dan masyarakat; dan
  • menurunnya gangguan

 

c.          Si-Ipar (Polisi Pi-Ajar)

 

Polisi Pi Ajar bertujuan untuk  meningkatkan  pengetahuan dan kapasitas masyarakat dengan menambah masyarakat yang mampu baca tulis, menunjang pendidikan dasar, menengah dengan secara langsung berperan sebagai guru baik di sekolah maupun pusat kegiatan belajar masyarakat. Selain melibatkan

 

 

tokoh-tokoh besar dalam mekanisme kegiatannya, Polisi Pi Ajar juga akan menghadirkan figur-figur instruktur maupun pelatih, baik berasal dari Papua maupun dari wilayah lain. Fungsi Lantas menjadi penanggung jawab untuk program ini.

Kegiatan dalam program Polisi Pi Ajar didesain berupa aktivitas yang menyenangkan bagi anak-anak yang didalamnya berisi beberapa ajaran-ajaran yang sifatnya mendidik. Metode kegiatan dari Polisi Pi Ajar adalah secara terjadwal dan langsung menjadi guru di sekolah-sekolah, pusat kegiatan belajar masyarakat dengan menggunakan metode yang dapat meningkatkan kesenangan, minat baca sejak dini, keinginan anak-anak untuk belajar (melalui metode game, sosio-drama, simulasi, media pembelajaran film dan diskusi kelompok).

Sebenarnya Polisi dari waktu ke waktu sudah akrab dengan dunia pendidikan. Jika kita menoleh ke belakang, ada program Polisi Sahabat Anak, Saka Bhayangkara, juga ada Patroli Keamanan Sekolah (PKS) yang sudah berlangsung sejak bertahun-tahun yang lalu. Program Polisi Pi Ajar ini khusus dilaksanakan di seluruh wilayah di Papua (23  Kabupaten  dan Kota baik yang ada di pesisir, perkotaan, maupun pegunungan) dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan anak-anak Papua supaya mereka beranjak dari keterbelakangan yang selama ini melanda.

Contoh pelaksanaan program Si-Ipar yang sudah dilaksanakan beberapa Polres Jajaran sesuai dengan jargon lokalnya adalah; “Kejar Rusa” (Kepolisian Ajar Rajin Untuk Sekolah) di Kabupaten Merauke, “Par-Bodi” (Polisi Pi Ajar Bovendigul) di Kabupaten Bovendigul, dan “Cyclop Pintar” di Kabupaten Jayapura.

 

d.         Peka (Peduli Kamtibmas)

Program Binmas Noken Peka adalah penyelenggaraan tugas Kepolisian yang mendasari kepada pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak mungkin dilakukan oleh Polri sebagai subjek dan masyarakat sebagai objek. Program ini mengedepankan community policing dimana peran masyarakat lebih dikedepankan dalam menjaga keamanan lingkungan masing- masing sehingga bisa menjadi Polisi bagi  dirinya  sendiri. Selain itu, inovasi-inovasi sebagai bentuk respon terhadap persoalan- persoalan ditengah masyarakat. Penanggung jawab dari program ini adalah fungsi Sabhara.

Pengimplementasian program Peka dapat dengan mengajak masyarakat mengaktifkan kembali pos ronda, membangun pos-pos keamanan di spot-spot yang masih rawan terjadinya pelanggaran dan kriminalitas, sinergitas Polri dengan stakeholder terkait dalam melayani pengaduan masyarakat, memanfaatkan balai desa sebagai tempat pemecahan masalah bersama, dan kegiatan lainnya.

Contoh implementasi PEKA adalah terbentuknya RM. Papeda (Rumah Masyarakat Penuh Damai) di Polres Jayapura yang telah meraih penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik 2020, dengan kategori Outstanding Achievement of Public Service Innovations 2020. RM Papeda yang awalnya dijadikan second option jalur komunikasi

 

 

terutama untuk wilayah yang tidak terjangkau signal telepon, ternyata inovasi ini menjadi back bone komunikasi di saat-saat genting yang tidak pernah diduga-duga. RM.Papeda hadir untuk menjawab, merespon, dan menindaklanjuti setiap permasalahah Kamtibmas dan masalah lainnya yang terjadi di masyarakat, lebih jauh hal ini berdampak pada rendahnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Kepolisian dan instansi pemerintah lainnya. Untuk menjawab tantangan itu RM PAPEDA dibentuk, dan pada pelaksanaanya bersinergi dengan instansi samping untuk meningkatkan komunikasi dengan masyarakat, dengan membangun “jembatan” berupa frekuensi Kamtibmas yang mengintegrasikan system komunikasi radio Handy Talky (HT) di masyarakat dengan system komunikasi radio sehingga meningkatkan respon cepat terhadap laporan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Polres Jayapura juga telah meluncurkan program APUSE PELITA (perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan) yang masuk dalam nominasi Inovasi Pelayanan Publik.

Beberapa Polres lainnya yang telah membentuk secara mandiri kegiatan ini dengan nama yang disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing, seperti Pos PEKA di Timika, dan Calling-Kamtibmas di Biak Numfor.

 

e.          Matoa (Millenial Torang Maju)

Pemberdayaan pemuda dalam pembangunan Provinsi Papua menjadi program penting, karena pemuda/generasi milenial merupakan aset tumpuan dan harapan menjadi agent of change (Dewanata dan Syaifullah, 2008: 46). Peran dan partisipasi pemuda sangat penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa setiap negara selalu berusaha untuk membangun pengetahuan, keterampilan, dan karkater pemuda. Ada peribahasa mengungkapkan bahwa barang siapa menguasai pemuda, maka akan menguasai masa depan (Tilaar, 1991: 34). Satries (2009: 89) menjelaskan bahwa ada beberapa alasan mengapa pemuda memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam membangun tatanan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat, yaitu; 1. kemurnian idealismenya; 2. keberanian dan keterbukaannya dalam menyerap nilai-nilai dan gagasan gagasan baru; 3. semangat pengabdiannya;

  1. inovasi dan kreativitasnya; keinginan untuk segera mewujudkan gagasan-gagasan baru; 6. keteguhan janjinya dan keinginan untuk menampilkan sikap dan kepribadiannya yang mandiri; 7. masih lengkapnya pengalaman yang dapat merelevansikan pendapat, sikap, dan tindakannya dengan kenyataan yang ada.

Terdapat 2 (dua) program dalam Binmas Noken dengan sasaran pemuda, yaitu Matoa (Millenial Torang Maju) dan Papeda (Pemuda Pemudi Cendekia). Program Matoa mengedapankan keterlibatan forum dan kelompok-kelompok terorganisir dalam berbagai kegiatan positif sebagai bentuk mempersiapkan generasi milenial yang nantinya akan berkontribusi dalam pemecahan masalah-masalah di Papua. Program ini dilakukan dengan pola diskusi dengan FGD

 

 

(Focus Group Discussion), Pramuka Saka Bhayangkara, Karya Ilmiah Remaja serta berbagai kegiatan lainnya yang juga dapat mendekatkan diri dengan kelompok-kelompok tersebut melalui kegiatan yang dapat meningkatkan pengetahuan bagi generasi muda.

 

Contoh pengimplementasian program Matoa ini adalah pembentukan Kampung Tangguh Bebas Narkoba dan Miras di Kabupaten Sentani. Dan pembentukan “Sobat Cyber Generasi Millenial” oleh Ditreskrimsus Polda Papua yang mengajak dan memberi arahan generasi muda untuk lebih bijak dalam menggunakan sosial media.

 

f.           Papeda (Pemuda Pemudi Cendekia)

Peran pemuda pemudi cendekia tidak cukup hanya bermodalkan ambisi mengejar prestasi dan cita-cita saja. Ada banyak hal yang harus diperhatikan dalam proses pembentukan jati diri pemuda dan pemahaman utuh tentang peran sejati seorang mahasiswa sebagai kaum intelektual ditengah-tengah masyarakat. Gagasan-gagasan perubahan dalam rangka membangun Papua diharapkan lahir dari pemikiran-pemikiran murni (original) dan cemerlang pemuda. Tidak hanya menjadi penggagas perubahan, melainkan juga menjadi objek atau pelaku dari perubahan tersebut.

Kehadiran personel Papeda Binmas Noken sebagai narasumber dalam kegiatan-kegiatan produktif yang dikemas dalam seminar, kuliah umum, bedah buku, kajian pustaka yang dilakukan dengan berbagai tokoh pendidikan, kampus, serta segenap insan cendekia yang ada, diharapkan dapat menstimulus pemuda pemudi untuk lebih percaya diri, berfikir kritis dan memiliki daya saing dalam menghadapi era globalisasi. Pada pelaksanaanya, fungsi Reserse (kriminal khusus, kriminal umum, dan narkoba) bertanggung jawab dalam kedua program ini.

g.          TIFA (Torang Insan Faham Adat)

Kekayaan kearifan lokal di Papua  yang memberikan modal bagi mekanisme budaya dalam penyelesaian persoalan atau konflik di Papua. Sehingga akan terjadi relasi dinamis dan sinergis antara etnicnasionalisme, civicnasionalisme dan statenasionalisme di Papua.

Nilai strategis budaya lokal menjadi sumber inspirasi daerah untuk mengembangkan potensi lokalitas terutama dalam pengembangan kegiatan pariwisata, upaya pelestarian nilai kearifan lokal ini menjadi hal yang penting agar kegiatan pariwisata tidak melupakan nilai budaya dan spirit lokal. Daya tarik lokalitas salah satunya diwujudkan dalam keberadaan objek wisata dalam suatu daerah.

Program ini mendukung pemerintah dalam hal pengembangan pariwisata diwilayahnya masing-masing. Dengan kegiatan ini diharapkan masyarakat yang ada disekitar lokasi wisata dapat menjadi pelopor masyarakat yang sadar wisata (masdarwis) serta dapat menjadi duta wisata bagi wilayahnya masing-masing.

Dengan melihat  acara  kebudayaan  yang  sudah  menjadi

 

 

tradisi dan potensi pariwisata diwilayahnya, dan berkoordinasi dengan dinas pariwisata setempat, personel Tifa Binmas Noken bisa menjadi pelopor bagi memajukan kebudayaan setempat melalui kegiatan promosi dan pelestarian budaya.

Program-program pada Tifa yang dapat dilakukan dikewilayahan adalah:

 

  • Program Pendidikan dan Pelatihan TIFA Binmas Noken Polda Papua;

 

Dalam pengembangan pariwisata salah satu aspek yang tidak boleh diabaikan adalah peran sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya manusia di bidang pariwisata dapat dilakukan melalui jalur pendidikan formal maupun informal. Untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat Papua untuk berperan serta dalam penyelenggaraan kepariwisataan, karena penyelenggaraan kepariwisataan harus memberikan manfaat merata bagi semua lapisan masyarakat. Masyarakat di Papua terutama yang berada di daerah pengembangan objek wisata memang belum termasuk masyarakat sadar wisata, artinya belum memiliki kesiapan mental menerima dan melayani wisatawan. Untuk mengantisipasi kunjungan wisatawan ke berbagai objek dan daya tarik wisata di Papua perlu diberikan penyuluhan yang berkaitan dengan aspek-aspek sadar wisata oleh Dinas Pariwisata melalui Strategi Kepolisian TIFA Binmas Noken Polda Papua.

 

  • Program Blok Plan Objek Wisata TIFA Binmas Noken Polda Papua;

 

Lingkungan objek wisata yang telah memiliki blok plan di Provinsi Papua dan Papua Barat adalah lingkungan objek wisata Pantai Gunung Budaya. Sedangkan objek wisata lainnya belum memiliki blok plan. Sesuai dengan konsep rencana blok plan pada objek wisata  Papua dibagi menjadi dua yaitu: Rencana blok plan kawasan, dan Rencana pengembangan sarana prasarana Pada rencana blok plan kawasan, sesuai kegiatan berwisata pada objek wisata Pantai Pulau dan Kampung Adat, dibagi menjadi kegiatan utama, kegiatan pendukung, dan kegiatan lainnya

 

  • Program Inventarisais Objek dan Daya Tarik Wisata TIFA Binmas Noken Polda Papua;

 

Dari berbagai macam objek dan daya tarik wisata yang ada di Provinsi Papua perlu dilakukan inventarisasi dan mendeskripsikan secara sistematis, singkat dan informatif mengenai objek dan daya tarik wisata tersebut. Selanjutnya dikemas dalam paket wisata untuk dipromosi dan dijual kepada wisatawan dengan nilai-nilai kearifan lokal daerahnya dengan mempersiapkan SDM pendukung ahli di bidangnya

 

 

dengan       mendorong      secara       kebijakan       melalui                        Strategi Kepolisian TIFA Polda Papua beserta jajarannya.

  • Program TIFA Binmas Noken;

 

Progam TIFA merujuk pada tujuan wisata yang memiliki potensi objek dan daya tarik wisata yang beragam dengan ditunjang oleh keunikan budaya tradisional serta posisi yang strategis sangat menjanjikan untuk dikemas dan dipromosikan mengingat kemampuan sumber daya manusia yang terbatas serta akses promosi yang sangat minim maka Polda Papua dan jajarannya perlu mendukung upaya-upaya sebagai berikut; a). promosi dilakukan ke biro-biro perjalanan wisata di Papua; b). mendorong terwujudnya Pusat Promosi Pariwisata Papua; c). pembangunan Tourist Information Center (TIC); dan d). pementasan atau Event kebudayaan asli adat Papua.

  • Program Pengembangan Akomodasi TIFA Binmas Noken Polda Papua;

 

Perkembangan sarana akomodasi di Papua terbilang masih rendah, sangat penting pemerintah membangun sarana akomodasi di sekitar kawasan objek wisata dengan fasilitas yang memadai dan tata kelola yang profesional dari masyarakat lokal di sekitar objek wisata tersebut. Pengembangan sarana akomodasi atau penginapan yang cocok dikembangkan di kawasan objek wisata adalah pondok wisata atau home stay, berupa pemanfaatan rumah-rumah penduduk yang representatif untuk penginapan wisatawan. Hal ini juga merupakan bentuk dari pemberdayaan penduduk lokal.

 

  • Program Public Relation TIFA Binmas Noken Polda Papua;

 

Provinsi Papua dan Papua Barat memiliki tingkat keamanan yang tinggi dengan tingkat konflik yang berbeda setiap tempatnya, Namun sebagai bagian dari wilayah Provinsi Papua lainnya turut terkena dampak dari isu-isu tersebut. Dengan demikian penting dibentuk public relation (PR) untuk melakukan kegiatan publis dalam rangka mempublis situasi keamanan di Papua ke pihak lain melalui media cetak maupun elektronik baik melalui pemberitaan berita atau website pemerintah Provinsi Papua, sehingga memberikan informasi awal kepada wisatawan yang hendak berkunjung ke Papua.

 

  • Program Peningkatan Keamanan Lingkungan TIFA Binmas Noken Polda Papua;

 

Walaupun tingkat keamanan di Papua berbeda program antisipasi harus dilakukan mengingat faktor keamanan merupakan unsur yang utama dalam menjaga minat

 

 

wisatawan untuk berkunjung ke Provinsi Papua. Citra positif dari sisi keamanan ini harus dijaga dengan  membentuk sistem keamanan lingkungan yang terbentuk di setiap objek dan daya tarik wisata, berfungsi untuk melakukan penjagaan dan pengawasan di lingkungan desa maupun objek wisata agar dapat mendeteksi secara dini apabila akan timbul tindakan kriminalitas, sehingga dapat dilakukan tindakan antisipatif.

 

4. Binmas Noken: Berkarya Tanpa Batas

 

Keluhan-keluhan di Papua mulai ditanggapi sejak lahirnya Otsus. Pelaksanaan desentralisasi secara serius harus terus dipelihara. Dukungan lebih jauh guna menciptakan konteks positif untuk mencapai keadilan masih perlu dilanjutkan untuk mewujudkan esensi penting dari Binmas Noken yaitu pendekatan kesejahteraan dengan membangun manusia dalam rangka percepatan pembangunan di Papua. Mendukung program mandiri di Papua akan mempertegas martabat dari penduduk asli Papua di tanah mereka sendiri, seperti salah satu pepatah motivator terkenal dunia,  Tony  J Robbins;  “Apa yang dapat kita lakukan atau tidak, apa  yang  kita  anggap  mungkin atau tidak, jarang sekali merupakan kemampuan kita yang sebenarnya. Lebih merupakan kepercayaan mengenai siapa kita”19.

Otonomi khusus mempunyai potensi bagi pelembagaan dan pelestarian akomodasi timbal balik antara pemerintah dan minoritas, tetapi pada waktu yang sama, pengaruh ini bukanlah semacam obat mujarab, tidak bisa menciptakan harapan untuk berkompromi, tetapi bisa mempengaruhi isinya. Secara objektif harus dilihat bahwa efektivitas pelaksanaan Otsus tidak hanya terkait pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi lebih  melibatkan  kesiapan SDM Papua yang merupakan perangkat pelaksana kebijakan otsus di lapangan. Berbagai konflik ditingkat lokal serta berkembangnya praktik korupsi memperlihatkan bahwa persoalan Otsus memiliki kaitan erat dengan kapasitas lokal dalam menerima alokasi tangung jawab dan kewenangan yang lebih besar sesuai dengan tuntutan masyarakat selama ini.

Dalam konteks ini Polri melalui program Binmas Noken telah membuka jalan, memulai pendekatan pada masyarakat. Langkah- langkah yang sudah dikerjakan ini harus ada kelanjutannya. Papua membutuhkan komitmen dan berkelanjutan dalam pelaksanaan program ini. Memang Papua sulit dipahami, namun kunci keberhasilan dari seluruh upaya program adalah pendekatan pada masyarakat, bagaimana program bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan membangun masyarakat, sehingga kalimat membangun Papua bisa terganti dengan “Papua Membangun”. Yang artinya masyarakat Papua sebagai subjek atau mempunyai andil dalam proses pembangunan. Hal itu yang selalu menjadi alasan utama penerapan konsep Binmas Noken yang sejak tahun 2018 hingga sekarang telah berbuat banyak untuk Papua dan terlihat hasilnya.

19 Robbins Tony. Awaken The Giant Within: Free Press, 1991

 

 

Dengan penyelenggaraan program-program Binmas Noken secara masif, serentak dan menjangkau sampai pelosok kampung dan gunung-gunung di Papua serta sinergitas dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya (stakes holder dan counter parts), keberhasilan Binmas Noken Polri akan terwujud apabila mampu berkontribusi positif dalam mempercepat pembangunan di Papua. Hal tersebut bukan merupakan sebuah hal yang mustahil untuk diraih, karenanya strategi Binmas Noken harus dilaksanakan  dengan  cara- cara bermartabat dan dengan tetap menjunjung norma-norma  adat lokal dalam memainkan peran penting membangun keamanan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Papua.

Pada akhirnya, di tengah pandemi covid-19 yang masih berlangsung ini, Binmas Noken di Papua menjadi sarana (fasilitas) efektif Polri dalam misi universalnya yang tak pernah berakhir, yaitu Salus Populi Suprema Lex Esto, sebagaimana diucapkan oleh Cicero’s De Legibus pada tahun 1737, di Italia yang bermakna “Keselamatan Rakyat Merupakan Hukum Tertinggi.” Dengan demikian, maka Polda Papua-pun wajib mengutamakan perintah konstitusi Pemerintah untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia”.

 

Salam NOKEN: Simbol Peradaban dan Kehidupan Papua.

 

1

2 Praktisi Kajian Ilmu Kepolisian dan saat ini menjabat sebagai Wakapolda Papua.

3 Bambang Shergi Laksmono, 2013. Harmonisasi Tujuan Pembangunan di Papua, Makalah Universitas Indonesia.

4 Friedlander, Walter.Pengantar Kesejahteraan Sosial Jakarta:  Gema Insani Press, 1961.

 

REFERENSI

 

Brokensha, D. And Hodge, P. (1969). Community Development : An Interpretation. San Fransisco, CA : Chandler.

Giddens, Anthony. (2010). Teori strukturasi:  Dasar-dasar pembentukan struktur sosial di masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Inpres No. 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan                      di Provinsi Papua dan Papua Barat.

(Keppres) Nomor 20 Tahun 2020 tentang tim koordinasi terpadu percepatan pembangunan kesejahteraan di  Provinsi  Papua dan Papua Barat.

Koentjaraningrat, (1992). Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Laksmono Bambang Shergi, (2013). Harmonisasi Tujuan Pembangunan di Papua: Sebuah Gagasan Teknokratis, Makalah Universitas Indonesia.

Prabowo Sigit Listyo, (2021). Kebijakan Kapolri tentang Transformasi menuju Polri yang Presisi.

Seldadyo Harry, Sudarto Eko Rudi, dan Sonta Ahrie, (2021). ‘Predictive Policing’: Pemolisian Masa Kini dan Nanti, Artikel.

Setio. 1995. Pola Reproduksi Burung Kasuari (Casuarius sp) Di taman Burung dan Taman Anggrek Biak. Balai Penelitian Manokwari, Manokwari

Sudarto dan Samah. 2021. Jejak Cinta di Papua. Gramedia, Jakarta. UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Widjojo Muridan S, (2008). “Papua Roadmap”.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *